Berita Foto

Digusur, Sekolah Darurat di Kolong Tol

JAKARTA - Jawa Pos Jumat, 24 Agt 2007, Lokasi di kolong Tol Jembatan Tiga, Pluit, Jakarta Utara, Sebenarnya sangat tidak layak untuk kegiatan belajar-mengajar. Tapi, selama bertahun-tahun, tempat tersebut telanjur dijadikan sekolah bagi ratusan siswa SD dan SMP Yayasan Kartini. Mereka adalah anak warga yang tinggal di bawah kolong tol itu. Tidak lama lagi, warga di sana bakal digusur oleh Pemprov DKI Jakarta. Menurut rencana, penggusuran dilakukan 31 Agustus mendatang. Jika penggusuran dilakukan, bagaimana nasib ratusan siswa SD dan SMP Yayasan Kartini? Mereka dipastikan bakal dievakuasi ke sekolah lain. Direncanakan, evakuasi ratusan siswa itu disesuaikan dengan latar belakang orang tuanya. Jika memiliki KTP DKI, mereka bisa mendapatkan fasilitas sekolah gratis. Sebab, mereka akan ditransfer ke sekolah negeri bagi yang telah duduk di SD dan sekolah SMP terbuka jika mereka duduk di bangku SMP. Siswa yang orang tuanya tidak memiliki KTP DKI akan dievakuasi ke sekolah di daerah asal masing-masing. Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Ilal Ferhard, ratusan siswa sekolah "darurat" Kartini itu harus diperhatikan secara serius. Penggusuran yang akan ditempuh menyusul musibah yang terjadi jangan mengabaikan nasib pendidikan anak-anak kolong tol tersebut. "Mereka harus tetap mendapat pendidikan secara layak sebagaimana anak-anak sebayanya," kata Ilal. Karena itu, dewan mendesak Pemprov DKI agar serius menangani persoalan ratusan siswa tersebut. Apakah akan ditampung di sekolah-sekolah negeri lainnya ataukah akan ditempatkan di sekolah tersendiri? "Teknisnya, Dikdas dan Dikmenti yang akan mengatur. Tapi, ini harus benar-benar diperhatikan," ujar politikus dari Partai Demokrat itu saat ditemui di gedung DPRD DKI kemarin. Pembubaran sekolah "darurat" Kartini di kolong Tol Jembatan Tiga memang keharusan. Dasarnya, status sekolah itu ilegal. Pihaknya dalam waktu dekat juga meminta pertanggungjawaban aparat setempat terkait dengan pendirian sekolah di kolong tol itu. "Kalau sekolah di kolong tol dibiarkan, akan muncul sekolah kolong lain. Mereka akan berlomba-lomba membangun sekolah di kolong tol. Ini tidak baik bagi perkembangan di masa mendatang," ungkapnya. Di tempat terpisah, Kepala Pendidikan Dasar DKI Sylviana Murni mengatakan, pihaknya sudah mendata para siswa yang sekolah di kolong tol. Khususnya yang memiliki KTP DKI. Menurut rencana , murid yang masih duduk di tingkat dasar akan dimasukkan ke sekolah dasar negeri. Murid SMP akan dimasukkan ke sekolah SMP terbuka yang letaknya tidak seberapa jauh dari kolong tersebut. Kepada warga yang digusur, Pemprov DKI sudah menawarkan solusi. Akan dilakukan relokasi ke rumah susun (rusun) Marunda bagi yang memiliki KTP DKI. Yang tak punya KTP akan dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Tapi, tawaran itu masih belum sepenuhnya diterima warga. Dalam hearing dengan anggota dewan kemarin, warga yang didampingi Direktur Urban Poor Consortium Wardah Hafidz menuntut agar penggusuran ditunda untuk sementara hingga ada solusi bagi ratusan warga yang tinggal di kolong tol tersebut.(aak/vit)

Kembali 24.08.2007.