Berita Foto

Negara Maju Harus Danai Hutan

RI Maksimalkan Posisi Presiden Konferensi

NUSADUA - Jawa Pos, Selasa, 04 Des 2007, Konferensi PBB mengenai Perubahan Iklim atau UNFCCC (United Nations Framework Convention of Climate Change) resmi dibuka kemarin. Lebih dari 10.000 perwakilan negara dan LSM dari 180 negara memenuhi lokasi acara di BICC (Bali International Convention Center) The Westin Resort, Nusa Dua.

Acara pertama seremoni pembukaan kemarin diisi penetapan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Rachmat Witoelar sebagai President of COP (Conference of Party) ke-13. Dia menggantikan David Mwiraria (Presiden COP 12) asal Kenya. Gemuruh tepuk tangan peserta yang memadati ballroom BICC menyambut penunjukan Rachmat Witoelar. Bahkan, sebagian peserta menyambutnya dengan standing ovation. Setelah ditetapkan sebagai presiden konferensi, Rachmat mengambil alih pimpinan sidang yang berlangsung hingga 14 Desember 2007 itu.

Radar Bali (Grup Jawa Pos) melaporkan, acara pembukaan yang berlangsung satu jam itu juga dimeriahkan penayangan rekaman video Hari Nyepi yang dirayakan umat Hindu di Bali setiap tahun. Selama video berdurasi sekitar 1 menit itu diputar, suasana ballroom sunyi senyap. Para peserta tampak terkesima dengan suasana Pulau Bali yang seperti pulau tak berpenghuni tersebut. Karena itu, tepuk tangan kembali bergemuruh setelah penayangan video Nyepi itu.

Gubernur Bali Dewa Made Beratha yang memberi pengantar pemutaran video itu mengingatkan semua peserta bahwa Bali juga menerima dampak dari perubahan iklim. Karena itu, pihaknya berharap ada langkah konkret dari pertemuan tersebut. Gubernur menyebut, Nyepi dapat mengurangi emisi 20 ribu ton karbon dioksida (CO2) dalam sehari.

Klimaks acara pembukaan kemarin adalah kumandang lagu dari artis duta lingkungan Indonesia, Nugie. Dengan lagunya berjudul Dunia Berbagilah, Nugie menyeru umat manusia sedunia untuk mencintai lingkungan.

Usai seremoni pembukaan, peserta menjalani agenda hari pertama, yakni pembagian komisi sidang konferensi. Beberapa agenda yang dibahas dalam komisi adalah upaya penghijauan kembali hutan oleh negara-negara berkembang, dampak efek rumah kaca, dan amandemen sejumlah artikel dalam Protokol Kyoto.

Saat jumpa pers pertama sebagai presiden COP, Rachmat Witoelar berjanji mengegolkan keinginan Indonesia mendapat insentif penyerapan karbon. Rencananya, dana dari negara-negara maju sebagai kompensasi atas sumbangan emisi gas rumah kacanya itu untuk memerangi praktik pembalakan liar (illegal logging). "Kita ingin negara maju juga berkontribusi dalam pemeliharaan hutan sebagai paru-paru dunia," katanya dalam jumpa pers di auditorium Hotel Westin, Nusa Dua, Bali.

Tak main-main, menurut Rachmat, Indonesia telah menyiapkan sebuah hasil studi yang menunjukkan kemampuan serap hutan terhadap karbon penyebab emisi gas rumah kaca. Studi yang dilakukan di Bogor, Kalimantan, Kediri, dan Riau itu untuk menghitung berapa karbon yang diserap pohon per hektare per hari. "Per hektare hutan mampu menyerap 50 ton metrik karbon," jelas Rachmat yang kemarin didampingi Sekretaris Eksekutif UNFCCC Yvo De Boer.

Bila ditotal, lanjutnya, luas hutan yang diteliti adalah 4.500 hektare. "Berarti per tahun hutan-hutan itu menyerap 900 ribu ton karbon," urainya. Dengan perhitungan yang ilmiah ini, suami aktivis lingkungan Erna Witoelar itu mengatakan, pemerintah akan terus mempertahankan luasan hutan yang telah diteliti.

Rachmat juga mengakui, banyak kalangan LSM lingkungan, bahkan negara maju, menyangsikan efektivitas insentif pemeliharaan hutan tersebut. Pasalnya, hingga sekarang Indonesia masih sibuk dengan kasus-kasus pembalakan hutan liar. Menjawab keraguan itu, Rachmat mengaku telah punya skema pemanfaatan dana insentif yang bakal diberikan untuk setiap karbon yang diserap hutan Indonesia.

"Bertahun-tahun kami memerangi pembalak liar. Tapi, hasilnya masih mengecewakan," keluhnya. Menurut dia, kegagalan itu disebabkan tak adanya dana untuk membayar penjaga hutan dengan layak, alat yang kurang memadai dengan luasnya hutan yang harus dijaga, serta kelicikan pembalak liar yang memanfaatkan jasa penduduk lokal untuk menebang hutan. Yang lebih parah, tambah Rachmat, peraturan lemah sehingga masih banyak celah bagi pembalak liar untuk meloloskan diri. "Kami ingin ada tambahan dana bagi petugas penjaga hutan karena pembalak liar sering menyogok mereka," ujarnya.

Selain memberikan insentif pada penjaga hutan, pemerintah berencana memberikan insentif kepada penduduk lokal yang dibayar cukong kayu untuk menebang hutan. "Saya rasa kalau kita beri insentif untuk menjaga hutan, dia tidak kan mau melakukan yang haram-haram itu," katanya yakin.

Bukan hanya itu. Uang insentif konservasi hutan juga digunakan untuk membuat peraturan baru yang lebih ketat. "Kami telah memiliki beberapa peraturan baru. Sayangnya, ini membuat pembalak liar masih bisa lolos," ujar Rachmat kesal. Karena itu, pemerintah sadar bahwa peraturan-peraturan tersebut harus segera direvisi.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Eksekutif UNFCCC Yvo de Boer mengimbau negara peserta konferensi agar tidak hanya bicara tentang cara pencapaian target jangka pendek untuk mengurangi dampak pemanasan global. Seluruh negara peserta diharapkan aktif menyumbangkan saran dan pendapat perihal bentuk perjanjian multilateral pasca berakhirnya Protokol Kyoto pada 2012 mendatang.

"Pertemuan ini berpotensi gagal jika hanya difokuskan pada diskusi pencapaian target-target seputar isi Protokol Kyoto yang penuh pro dan kontra itu. Lebih penting, semua negara peserta mempunyai pemikiran sama dan berperan dalam langkah selanjutnya setelah Protokol Kyoto berakhir," tegas de Boer.

De Boer menyatakan, dampak pemanasan global pasti terjadi, bahkan sudah dapat dirasakan gejalanya. Akibatnya pun dirasakan semua negara. Tapi, secara nyata hal itu menyebabkan negara berkembang dan miskin lebih menderita. Untuk itu, pengurangan dampak pemanasan global harus dilakukan tanpa menghalang-halangi atau membatasi pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. Di sisi lain, harus ada pula kemauan dari negara-negara maju untuk mengurangi tingkat emisi.

"Dalam kerangka itulah, pertemuan Bali ini menjadi strategis karena akan menentukan langkah selanjutnya dari persoalan yang dihadapi bersama. Penentuan negosiasi dan agenda jangka panjang akan ditentukan di sini. Khususnya pada pertemuan tingkat tinggi pada tiga hari terakhir pertemuan," katanya. (rid/nue/jpnn)

Kembali 04.12.2007.