Berita Seputar Blora

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/ilusa/public_html/snews/snews.php on line 1277

Kurus investasi, gemuk struktur birokrasi

WAWASAN DIGITAL - PEMBANGUNAN fisik kota sate Blora kian tertinggal dengan daerah lain. Upaya mengundang pihak ketiga (investor) untuk menanamkan modalnya, masih sebatas wacana, karena belum ada yang membuat kesapakatan signifikan kecuali terkait Blok Cepu.

Sebaliknya, yang berdatangan justru kalangan lembaga keuangan dan non keuangan, seperti bsnk-bsnk perkreditan rakyat (BPR), koperasi simpan pinjam dan sejenisnya. Mereka tumbuhsubur bak jamur di musim penghujan.

Memang, sejumlah prestasi, termasuk rekor dari MURI sering ditorehkan kota sate. Penghargaan lainnya juga banyak didapat, terakhir di bidang Pembangunan Koperasi dari Presisen RI. Namun torehan penghargaan itu bertolak jauh dengan kenyataan di Blora, lihat saja hampir semua KUD kolaps dan gedungnya banyak yang rusak, bahkan ambruk.

Sama dengan daerah lain, Blora juga digelontori dana (DAU) dari pusat. Tapi, di daerah lain, pembangunan fisik di wilayah tersebut tampak nyata dan berkembang bagus. Misalnya, jalan menjadi mulus, gedung RSU, kantor, dan fasilitas umum menjadi megah.

Tapi bagaimana dengan Blora? Lantas mau dikemanakan arah pembangunan daerah ini? Lambannya pembangunan fisik, dinilai banyak pihak, karena pemkab konon terlalu mementingkan manajemen koncoisme yang duduk dibirokrasi. Inilah "PR" berat bupati dan wakil bupati baru yang jargonnya "Saatnya Blora berubah dan reformasi Birokrasi".

Begitu pasangan Djoko Nugroho-H Abu Nafi memenangi Pemilukada 2010, muncul wacana yang positif. Yakni, adanya rencana perampingan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup pemkab.

Super gemuk

Dukungan terus mengalir terkait reformasi birokrasi, sebab perampingan SKPD tentu tidak saja menghemat anggaran (Rp 35 miliar sampai Rp 40 miliar), juga agar tidak nggedhabyah dan banyak pejabat yang tidak punya staf. Ini belum lagi belanja mobil plus perawatannya.

Tidak itu saja, praktik di lapangan terkait penataan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) yang super gemuk itu, selain berdampak membuat tugas pokok dan fungsi (tupoksi) simpang siur.

Contoh kecil, di Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo), dinas ini perlu dihapus dan digabung ke Dinas Perhubungan. Di Pemprov dan 33 kabupaten/kota di Jateng, bisa maju dengan adanya manajemen kolaborasi Dishubkominfo. Di Jatim juga hanya ada dua daerah yang berdiri memiliki dinas tersebut.

Juga Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Pemerintahan Desa, cukup satu bagian. Bagian Kesra (Sosial) sudah terwakili di Dinas Nakertransos. Bagian Administrasi Pembangunan, juga terwakili di Bappeda. Bagian Keuangan, cukup mengaktifkan DPPKAD. Sedangkan Kantor Penanaman Modal, pekerjaannya tidak terlihat hasilnya dan seharusnya bisa digabung dengan Bappeda.

Juga beberapa dinas/badan seperti Badan Lingkungan Hidup (BLH) cukup satu kantor. Juga Dinas Peternakan Perikanan dan pecahannya, seharusnya cukup jadi satu dengan Dinas Pertanian. Tentu catatan ini hanya sebagian gambaran potret Blora. Kapala daerah yang baru, tentunya memiliki kebijakan baru untuk menunjang perubahan di wilayah Kabupaten Blora. (Habis). K.9-H

Edit Berita [ Edit Berita ] Kembali 15.08.2010.